Kistoday - Polemik rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, terus bergulir dan memantik kritik tajam dari masyarakat. Setelah muncul keluhan soal kewajiban mengikuti pelatihan kerja berbayar jutaan rupiah sebelum melamar ke perusahaan, kini warga mulai mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan solusi nyata berupa Balai Latihan Kerja (BLK) gratis bagi masyarakat lokal.
Desakan itu muncul karena banyak warga menilai sistem pelatihan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) justru memberatkan pencari kerja, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Di tengah tingginya angka pengangguran dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, masyarakat berharap kehadiran kawasan industri di Losarang benar-benar membuka peluang kerja tanpa beban biaya besar.
Seorang warga Kecamatan Losarang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan pemerintah daerah seharusnya tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.
Menurutnya, solusi paling tepat adalah membangun dan memperkuat keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah agar masyarakat bisa memperoleh keterampilan secara gratis sebelum masuk ke dunia industri.
“Harusnya pemerintah bikin BLK gratis untuk masyarakat. Jadi warga bisa dilatih tanpa harus bayar mahal,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, BLK merupakan lembaga pelatihan vokasi milik pemerintah yang selama ini memang dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan kerja praktis. Pelatihan yang diberikan biasanya meliputi bidang teknik, pengoperasian mesin, teknologi informasi, tata boga, tata busana hingga keterampilan wirausaha.
Selain mendapatkan pelatihan, peserta BLK juga umumnya memperoleh sertifikat kompetensi yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Karena itu, warga menilai keberadaan BLK jauh lebih berpihak kepada masyarakat dibanding sistem pelatihan berbayar yang saat ini ramai diperbincangkan.
“Kawasan industri ini kan katanya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Tapi kalau masuk kerja saja harus keluar uang jutaan, masyarakat kecil jelas keberatan,” katanya.
Sebelumnya, publik dibuat heboh setelah muncul pengakuan sejumlah pencari kerja terkait proses rekrutmen tenaga kerja di salah satu pabrik sepatu di kawasan industri Losarang. Calon pekerja disebut tidak bisa langsung melamar ke perusahaan, melainkan diwajibkan mengikuti pelatihan melalui LPK tertentu dengan biaya mencapai Rp3 juta lebih.
Informasi yang beredar menyebutkan biaya tersebut digunakan untuk program pelatihan kerja selama beberapa waktu. Peserta dikabarkan mendapatkan fasilitas makan dan sertifikat pelatihan. Namun, tidak ada kepastian bahwa peserta yang telah membayar dan menyelesaikan pelatihan akan langsung diterima bekerja.
“Kalau dipanggil atau tidak itu urusan perusahaan,” ujar seseorang yang diduga menjadi perantara pelatihan saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan itu semakin memicu kekecewaan masyarakat. Banyak warga mempertanyakan transparansi mekanisme perekrutan tenaga kerja di kawasan industri yang selama ini digadang-gadang menjadi harapan baru perekonomian masyarakat Indramayu bagian barat.
Warga menilai pemerintah daerah harus hadir sebagai pengawas agar proses perekrutan tenaga kerja berjalan adil dan tidak membuka ruang praktik yang memberatkan calon pekerja. Apalagi sebagian besar masyarakat yang ingin bekerja berasal dari keluarga sederhana yang berharap industri mampu mengangkat kondisi ekonomi mereka.
Selain mendesak pembangunan BLK gratis, masyarakat juga meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu turun langsung mengevaluasi sistem perekrutan yang diterapkan perusahaan maupun lembaga pelatihan terkait.
Menurut warga, keberadaan BLK pemerintah dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain memberikan pelatihan tanpa biaya mahal, BLK juga dinilai bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal agar lebih siap bersaing di dunia industri modern.
“Kami tidak menolak pelatihan, justru masyarakat butuh pelatihan. Tapi jangan sampai pencari kerja seperti dipaksa bayar mahal tanpa jaminan kerja,” ujar warga lainnya.
Polemik ini pun mulai menjadi perhatian publik di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan mengapa warga lokal yang tinggal di sekitar kawasan industri justru kesulitan mengakses pekerjaan tanpa harus mengeluarkan biaya besar terlebih dahulu.
Sejumlah kalangan juga mengingatkan agar industrialisasi di Indramayu tidak hanya menguntungkan investor semata, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran pabrik dan kawasan industri diharapkan mampu menekan angka pengangguran serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi anak daerah.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan terkait mekanisme rekrutmen tersebut. Sementara masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan agar polemik biaya pelatihan kerja tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan di Kabupaten Indramayu.
